Jumat, 17 Oktober 2014

Surat Terbuka Prabowo



Sahabatku sekalian,
Saya tahu banyak diantara kalian yang merasa masih tidak menerima, masih terluka, karena kita telah dikhianati oleh sistem yang tidak baik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita harus menimbulkan perpecahan di bangsa kita. 

Seperti sahabat ketahui, dalam berpolitik saya selalu mengutamakan keutuhan bangsa dan kejayaan Republik Indonesia. Saya paham bahwa ada negara-negara tertentu yang selalu ingin Indonesia pecah. Ada yang ingin rakyat Indonesia tetap tergantung sama mereka. Karena itulah saya ingin menjaga persatuan nasional.

Setelah saya renungkan mendalam, saya melihat di pihak PDIP dan koalisi mereka masih banyak patriot-patriot, anak-anak Indonesia yang juga cinta bangsa dan negara dan rakyat. Karena itulah saya memilih untuk terus berjuang untuk nilai-nilai yang kita pegang teguh yaitu Pancasila, UUD 1945 yang utuh dan asli, NKRI dari Sabang sampai Merauke yang kuat, yang adil, yang sejahtera, yang berdiri di atas kaki kita sendiri dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Soal Pertemuan Prabowo-Jokowi





JAKARTA-- Anggota Majlis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan PKS dan Koalisi Merah Putih (KMP) mengapresiasi pertemuan yang dilakukan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo. Ia menjelaskan, sesungguhnya hubungan antara Prabowo dan Jokowi tidak ada masalah seperti yang diberitakan selama ini.
"Kita apresiasi karena sesunguguhnya Prabowo tidak pernah punya masalah dengan Jokowi dan tidak pernah punya niat akan mengganjal dan lain sebagainya," ujar Hidayat Nur Wahid saat dihubungi Republika, Jumat (17/10).

Hidayat menambahkan, pertemuan tersebut memang sewajarnya terjadi antar tokoh bangsa Indonesia. Menurutnya, hubungan seperti ini akan selalu dijaga. Ia juga mengatakan dengan adanya pertemuan ini bukan berarti KMP tidak akan krtis terhadap pemerinthan Jokowi mendatang jika ditemukan kebijakan yang merugikan rakyat.

Rabu, 15 Oktober 2014

Siti Zuhro: Jokowi Harus Menghargai KMP



Pakar politik dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan demokrasi Indonesia harus ala Indonesia. Demokrasi yang Pancasilais bukan demokrasi liberal seperti negara-negara Amerika serikat, Jerman dan lainnya.

“Presiden terpilih Jokowi harus menghadirkan format politik baru yang harmoni dan menghargai orang lain termasuk Koalisi Merah Putih (KMP). Jadi format baru itu politik harmoni, menghargai orang lain dan menjalankan politik meja makan. Kalau itu bisa berjalan, maka setelah 20 Oktober nanti, Jokowi akan menjadi presiden kita semua,” kata Siti dalam dialog kenegaraan “Check and Balances antar Lembaga Negara” bersama Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan praktisi hukum tata negara Refly Harun di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (15/10/2014), dilansir beritakmp.com.

PKS : BanLeg DPRD Jatim Janji Lahirkan Perda Berkualitas

Surabaya – Badan legislasi atau lebih sering di sebut Banleg  DPRD Jatim akan optimalkan perannya dalam memproduksi peraturan daerah. Hal ini disampaikan Irwan Setiawan, Wakil Ketua Banleg dari Fraksi PKS. Dalam rapat awal kemarin menurut Irwan semua anggota hadir dan semangat dalam menyelesaikan berbagai rancangan perda. Sejauh ini peran baleg memang tidak sekencang gaungnya dibanding alat kelengkapan DPRD yang lain, namun demikian Irwan Setiawan menjamin bahwa Banleg periode ini akan lebih sungguh –sungguh melaksanakan perannya.

” Kita akan optimalkan peran kita, tidak hanya sekedar menjadi alat pelengkap saja tapi juga mempunyai posisi yang penting seperti badan atau komisi di lingkungan DPRD Jatim ” lanjut Politisi yang ramah ini
Rencananya dalam waktu dekat banleg akan melakukan inventarisasi agenda, termasuk mengevaluasi beberapa raperda yang tertunda yang di ajukan oleh pihak DPRD. Setidaknya ada 2 raperda usulan DPRD Jatim yang diharapkan bisa di tuntaskan di tahun 2014 ini.

Anggota DPRD PKS Terpilih Kab/Kota Se-Jawa Timur Periode 2014-2019